Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan peusijuek (tepung tawar) untuk Penjabat Bupati yang baru, Dr Drs Mahyuzar, MSi, Minggu malam, 16 Juli 2023.
Kegiatan itu dilaksanakan di pendopo Bupati turut dihadiri oleh seluruh pejabat Forkopimda Aceh Utara, Sekda Dr A Murtala, MSi, Asisten I Dayan Albar, SSos, MAP, Asisten ll Ir Risawan Bentara, MT, para Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPK, para Camat dan para Kabag Setdakab, para Pimpinan BUMD, pimpinan Ormas, organisasi profesi dan LSM.
Sebagaimana diketahui Mahyuzar dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menjadi Pj Bupati Aceh Utara pada Jumat, 14 Juli 2023, di Banda Aceh. Pada Sabtu kemarin Mahyuzar langsung berangkat ke Aceh Utara, dan pada Minggu pagi melakukan agenda perdana dengan berkunjung ke kediaman sejumlah ulama di daerah ini. Mahyuzar sebelumnya merupakan pejabat Eselon II di BKKBN pusat.
Prosesi Peusijuek untuk Pj Bupati Mahyuzar dan istrinya Ny. Awirdalina dilakukan oleh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Utara Tgk H Usman, MPd.
Dalam sambutannya usai prosesi Peusijuek, Mahyuzar antara lain menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana dan seluruh unsur yang terlibat dalam acara penyambutan dan tatap muka.
"Saya sangat berharap saran dan masukan dari Forkopimda untuk kemajuan daerah ini. Saya juga berharap mohon dukungan dari semua OPD di lingkungan Pemkab Aceh Utara dalam menjalankan tugas ini," kata Mahyuzar.
Kata dia, saat ini Kabupaten Aceh Utara telah banyak berkembang dan luar biasa yang tentunya juga tidak lepas peran serta Forkompinda dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
"Saya sangat berharap, ke depan kita dapat terus berkarya bersama-sama untuk membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Saya juga sangat mengharapkan support yang besar baik dari Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh pejabat di jajaran Pemerintah Aceh Utara dan seluruh unsur masyarakat yang ada di daerah ini."
Kata Mahyuzar, dirinya hanya menjalankan tugas ini dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. "Arahan Mendagri, pengendalian inflasi, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, dan agenda pemerintah prioritas, yakni mencakup pada lima bidang meliputi infrastruktur, reformasi birokrasi, kesehatan, pelayanan publik, dan pendidikan."
"Saya berharap ke depan kita lebih baik dan apa yang baik dari sebelumnya akan kita lanjutkan dan yang perlu diperbaiki akan kita perbaiki”.(adv)
